Bupati Benny Utama Terima Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Publik Kualitas Tinggi

Padang, - Pemerintah Kabupaten Pasaman berhasil peroleh penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kualitas Tinggi, opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2022 dari Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Sumbar.

Nilai yang diperoleh Kabupaten Pasaman tahun ini jauh melompat dari tahun sebelumnya, karena di tiga tahun sebelumnya Pasaman berada di Zona Kuning, namun dalam Satu Tahun Pemerintahan Bupati Benny Utama, Pasaman berhasil naik peringkat di Zona Hijau.

Baca juga: Presiden Jokowi Kukuhkan 68 Anggota Paskibraka Tahun 2022

Atas keberhasilan itu, Bupati Pasaman H. Benny Utama menerima sertifikat penghargaan, yang diserahkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Hariani, Senin (06/02), di lantai I Kantor Ombudsman, Padang.

“Alhamdulillah, berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman RI, kita berhasil memperoleh prestasi atas Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, dengan opini kualitas tinggi, atau zona hijau, ” ucap Bupati Benny Utama.

Baca juga: Mentan SYL Raih Gelar Profesor, Rektor UNM: Sosok yang Piawai dan Sangat Luar Biasa Sebagai Tokoh Nasional

Atas prestasi yang diraih, Bupati 'Senior' ini mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman RI atas apresiasi yang diberikan, serta sudah memantau dan menilai kinerja Pemerintahan Kabupaten Pasaman.

Menurut bupati Benny, tantangan bagi penyelenggara pelayanan publik - -sepetti pemerintah daerah, semakin hari semangkin meningkat, seiring meningkatnya tuntutan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. 

Baca juga: ITS Kembali Harumkan Indonesia di Kontes ABU Robocon di India

Untuk itu Ia berharap, penghargaan ini akan mampu menstimulan peningkatan standar pelayanan publik di seluruh instansi dan unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman.

"Tidak ada pilihan bagi kita selaku ASN, selain harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Baca juga: MTQ XXXI Batam Sukses Digelar, Amsakar Yakin Modal Besar Juarai MTQ Kepri

"Mari kita bekerja dengan hati dan berikan yang terbaik buat daerah dan rakyat Pasaman, " tekan bupati.

Menurut Bupati Pasaman, kehadiran Ombudsman dalam pengawasan layanan publik sangat dibutuhkan dan sangat membantu. 

Baca juga: Sumbar Masuk Enam Besar IGA 2021

"Dari hasil penilaian dan evaluasi Ombudsman lah kita tahu, dimana kelemahan dan kekurangan yang terjadi, sehingga secara bertahap dapat diperbaiki dan sempurnakan, " terang bupati.

Peningkatan pelayanan bukan saja tuntutan regulasi, tapi juga sudah menjadi tuntutan masyarakat sebagai penerima layanan publik, " tegas Bupati Benny Utama.

Dalam clossing statemen nya, Bupati Pasaman menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik menjadi keniscayaan yang harus diwujudkan.

Dan untuk memantau kinerja ASN secara berjenjang, Bupati Pasaman menyatakan tahun ini Pemerintah Kabupaten Pasaman akan meluncurkan aplikasi Online 'Silakeh' (Sistim Informasi Laporan Kegiatan Harian), sebagai penyempurnaan dari Jurnal Kegiatan Harian yang dibuat secara manual selama ini.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Heriani, S.Sos., Msi dalam sambutan menjelaskan penilaian layanan ini sudah tertuang dalam butir-butir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Ombudsman RI tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang ditandatangani tahun 2022 lalu.

Baca juga: Juara Satu dan Tiga, Tim Robot Politeknik Negeri Padang Siap Berlaga dalam Kontes Robot Nasional ITS 2022

Disebut Yefri, tujuan dari penilaian itu yakni untuk mendorong pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di daerahnya.

“Adapun komponennya berupa Input (Kompetensi penyelenggara dan sarana prasarana), Proses (Pemenuhan Standar Pelayanan Publik), Output (Persepsi Maladministrasi dari masyarakat), dan Pengaduan (Pengelola Pengaduan).

Selain itu kata Yefri, penilaian kualitas standar publik berazaskan kepada prinsip integritas, keadilan, kepatuhan non diskriminasi, berkesinambungan dan bersifat keterbukaan dan kerahasiaan.

 Dalam kesempatan di Ombudsman, Bupati Benny Utama melakukan penandatanganan Pakta Integritas 

Kepatuhan Pada UU. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan 'podcast' di akun Youtube Ombudsman RI secara live.

Baca juga: Gubernur: Santri Berprestasi Diupayakan Kuliah di Timur Tengah